Garda News ~ Padang Sidempuan-
Mengakali Pungutan Jadi Sumbangan Bagi Anak Didiknya.
Tentang hak warga negara dalam memperoleh pendidikan, kemudian hak dinas pendidikan dan komite sekolah dalam menentukan biaya sumbangan peserta didik.
Apakah semua memang ada aturannya? Jika pada akhirnya selalu ada biaya masuk sekolah dengan istilah dana sumbangan pendidikan.
Kenapa sumbangan harus ditentukan jumlahnya ?, Sumbangan itu sukarela, semampunya dan tidak memberatkan.
Sebagai informasi, Pasal 1 angka 3, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar menegaskan bahwa sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya.
Kepada satuan pendidikan dasar yg bersifat sukarela tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
Anehnya, sekian banyak pungli yang terjadi disebabkan oleh rendahnya pemahaman oknum kepala sekolah dan oknum komite sekolah terhadap pendanaan pendidikan yang bersumber dari orangtua.
Selanjutnya, ada kecenderungan bahwa tiga sumber pendanaan pendidikan itu disinyalir sengaja dikaburkan dalam penggalangan dana dari orang tua/komite, Ibarat pepatah, kura kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu.
Informasi tersebut diterima awak media garda news dari orang tua siswa maupun wali murid dari siswa yg melapor tentang adanya dugaan pungutan di SMK Negeri 3 Kota Padang Sidempuan.
Dan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 “Bandahara” mengatakan“ biaya untuk jabatan/duduk dikursi kepala sekolah itu sangat mahal, siapa sih yang tidak mau uang yang sudah di depan mata, mulai dari pusat sampai daerah masalah seperti itu bukan rahasia umum lagi, semua main potong sana potong sini, ucap kepala sekolah saat dikonfirmasi di ruang Tata Usaha sekolah”,sembari membenarkan seolah olah tidak ada masalah dalam hal pungutan SPP”.
.
Beberapa keluhan wali murid SMK Negeri 3 dalam pelaporannya mengaku dana sumbangan atau dana pungutan atas nama sumbangan bagi murid, diminta bayar kurang lebih sebesar 40 ribu rupiah per siswa atapun siswi setiap bulannya.
Presiden RI, Joko Widodo sangat memberi perhatian terhadap dunia pendidikan Indonesia, Selain telah mengalokasikan anggaran yang besar, yakni 25% dari APBN, diketahui Presiden RI juga sangat mendukung pemberantasan pungli di setiap satuan pendidikan di Indonesia, sehingga telah dikeluarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
Atas informasi ini, awak media pun melakukan konfirmasi kepada Plt Dinas Pendidikan UPT Provinsi Kota Padangsidimpuan, “ Albenni heppi damanik, melalui Whatsapp telepon selulernya. Belum menjawab sampai berita ini di muat.
Pungutan dengan modus SPP itu seakan-akan tidak menuai masalah apapun, bahkan sebagaimana disampaikan oleh sumber media ini, (Wildan Harahap), SPP di bebankan kepada siswa dengan jumlah tertentu dan di wajibkan, antara lain, Rp. 40.000 ribu/bulanya.
Merujuk dari aturan yang telah ditentukan oleh Negara melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012, khusunya dalam Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan / atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
Bahkan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 12 huruf (a) menyebut, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.
,”Seharusnya kan berdasarkan semua aturan yang ada, biaya sekolah di SMA dan SMK Negeri itu di gratiskan oleh Pemerintah.
Tetapi kenapa ini masih selalu dilakukan? Apakah anggaran dari APBN dan APBD itu belum cukup ? Belum lagi bantuan-bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat, ini harus menjadi perhatian aparat hukum, supaya tim Saber Pungli itu bekerja sesuai tugasnya,” beber Wildan Harahap.
pewarta ((( Tunggul H )))
editor ( Denz )