GARDA NEWS – PASURUAN
kepala sekola SDN Sumberagung 1 diduga ada pungutan yang berkedok panguyuban Saat Awak Media gardanewsindonesia.com dan ketua DPC LSM FPSR berserta anggotanya menyambangi ke ruangan kepala sekolah, sekitar pukul 10:30 WIB. Sabtu 19/03/23.
Di sela-sela selaku kepala sekolah SDN Sumberagung 1, diduga ada pungutan, awak Media Garda News bersama LSM FPSR mengkonfirmasi kepada kepsek untuk klarifikasi aduan masyarakat mengenai beberapa pungutan melalui WhatsApp,
Dan keberlanjutan dari LSM FPSR awak media garda news Bertemu dengan pihak komite dan juga ketua paguyupan sekolah, namun janjinya tersebut palsu .
Keesokan harinya kedua penggiat tersebut mencoba menemui SL selaku K3S Kecamatan Grati tak lama kemudian KH dipanggil juga, dengan alibih yang sama dia akan mempertemukan dua penggiat dengan komite dan paguyupan.
Hal itu sama yang dilakukan ketua paguyupan ketika diklarifikasi tentang pungutan di tahun 2020 yang diperuntukan CCTV sekolah sekaligus papan nama sekolah itu benar adanya, sama terjadi ketika berjanji akan mempertemukan Anggota LSM FPSR dengan komite dan paguyuban sekolah itu hanya memberikan janji palsu.
taunya menghubungi penggiat LSM FPSR, untuk CCTV sekolah udah dibelikan dan ketika ditanya kwitansi selalu banyak beralasan dan Bendahara komite AR juga membenarkan jikalau uang hasil pungutan terkait papan nama sekolah ada ditanganya ketika diklatifikadi di rumahnya kenapa tidak dikerjakan beralasan sibuk katanya anehnya pungutan tersebut berjalan selain kelas 3
Ketika ditemui disebuah kedai kopi MINGGU 19/3/2023 pagi hari sekitaran pukul 08.30 wib HERMAN selaku ketua DPC LSM FPSR kepada awak media GARDA NEWS membenarkan semua informasi tersebut dan juga tidak membenarkan kegiatan pungutan yang berkedok komite dan paguyupan sekolah di SDN Sumberagung 1, dia akan melaporkan ke kepala dinas terkait karena diduga bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite dan juga peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.
Kami berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat yang kami menyampaikan agar bisa menjadi efek jera kepada oknum-oknum yang tidak bisa bertanggung jawab dan menjaga nama baik pendidikan. “pungkasnya “
(Pasuruan tim)
editor ( Denz )